Pemuda Pancasila Padati DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Pertanyakan Kartu BPNT Kosong atau Diblokir.
 |
| Ketua PP PAC Karangnunggal, Bung Ade Tamzid ; foto : suararakyatmerdeka.co.id |
IndonesiaNewsGo - Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendadak dipadati ratusan masyarakat, Kamis, 04/06/2020.
Seperti dikutip dari suararakyatmerdeka.co.id, Mereka tergabung Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP) MPC Tasikmalaya, yang di Prakarsai oleh Badan Penyuluhan Pembinaan Hukum (BPPH).
Dengan memperhatikan protokol kesehatan, mereka memadati ruang paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
Tujuannya untuk beraudiensi dengan Perwakilan Bank BRI dan Dinsos, soal banyaknya saldo Kartu BPNT yang kosong dan diblokir.
Banyaknya saldo Kartu BPNT yang kosong/diblokir itu dinilai mereka telah merugikan masyarakat, fakta dilapangan terdapat ribuan KPM yang saldonya kosong/diblokir.
“Kami datang kesini untuk mempertanyakan kepada Pihak BRI terkait banyaknya KPM saldo Kartu BPNT kosong atau diblokir, ini sudah berlangsung sangat lama dan sangat merugikan masyarakat,” ungkap Ketua BPPH Pemuda Pancasila Ananto Wibowo, S.H.
“kami mendata dilapangan ternyata bukan hanya 1 atau 2 orang KPM saja, tapi ribuan KPM di Kabupaten Tasikmalaya yang saldo Kartu BPNT kosong/diblokir,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ananto berharap pihak BRI untuk segera Verifikasi dan Validasi terkait permasalahan ini.
Selain itu, fakta di lapangan disinyalir menemukan adanya oknum agen e-Warong yang tidak sesuai SOP. Hal ini jelas menjadi peluang kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian masyarakat.
”BRI agar segera melakukan Verifikasi dan Validasi terkait permasalahan ini. Mengenai Data, itu kewenangan Dinas Sosial beserta TKSK, agar mendata ulang sehingga benar, tepat dan akurat ” harapnya.
Sementara itu, Dimas selaku perwakilan Bank BRI selepas audiensi mengatakan bahwa hasil dari audiensi ini menjadi perhatian dan masukan untuk kami. Seperti adanya desa yang lebih dari 250 KPM, sehingga harus ada penambahan e-warong. Dilansir dari liputanglobalnews.com.
“penambahan e-warong dimungkinkan, tapi harus sesuai dengan syarat dan PEDUM. Tadi yang di sampaikan oleh kepala dinas sosial juga ada syaratnya, kalau memang layak untuk dijadikan e-warong kita upayakan demi suksesnya program BPNT ini” jelasnya.
Ditanya terkait adanya Kartu BPNT yang kosong atau diblokir, sambung Dimas menuturkan hal itu sesuai dengan instruksi Kemensos, karena sesuai hasil audit BPK ditemukan adanya data ganda, baik ganda identik maupun ganda keluarga.
Sehingga harus diblokir untuk dipastikan KPM ini sesuai atau tidak, jika sudah benar baru dibayarkan.
“Data yang diblokir total 39.325 KPM. Tapi yang sudah dibuka 17.055 KPM. Intinya kita BRI dan Dinas Sosial sedang memperbaiki penyaluran BPNT, karena KPM-nya semakin banyak” jelasnya.
“jadi yang saldo nol atau kosong itu berdasarkan instruksi dari Kemensos, kalau bayar silahkan itu bayar , kalau memang diblokir kita blokir dan ada suratnya juga,” Pungkasnya.
Penulis : Iman/PanduDesa
